Dana Anak-anak PBB  (UNICEF), Selasa  (21/3), memperingatkan bahwa setelah banjir dahsyat musim panas lalu, 10 juta orang di Pakistan, termasuk anak-anak, masih tinggal di daerah yang terkena banjir tanpa akses ke air minum yang aman.

Pernyataan dari UNICEF ini menegaskan situasi yang memprihatinkan di Pakistan yang miskin, negara dengan populasi 220 juta yang beberapa bulan kemudian masih bergumul dengan konsekuensi banjir, serta krisis ekonomi yang terus meningkat. Banjir itu, yang oleh para ahli dikaitkan dengan perubahan iklim, menewaskan 1.739 orang, termasuk 647 anak-anak dan 353 perempuan.

Sejauh ini, kurang dari setengah permintaan dana UNICEF untuk Pakistan, 45 persen dari $173,5 juta, telah terpenuhi. Menurut badan tersebut, sebelum banjir melanda Juni lalu, air dari hanya 36 persen sistem air Pakistan dianggap aman untuk dikonsumsi manusia.

Banjir merusak sebagian besar sistem pipa air di daerah yang terkena dampak, memaksa lebih dari 5,4 juta orang, termasuk 2,5 juta anak-anak, hanya mengandalkan air yang terkontaminasi dari kolam dan sumur, kata UNICEF.

“Air minum yang aman bukanlah hak istimewa, itu adalah hak asasi manusia,” kata Abdullah Fadil, perwakilan UNICEF di Pakistan. “Namun, setiap hari, jutaan anak perempuan dan laki-laki di Pakistan kalah dalam pertempuran melawan penyakit yang ditularkan melalui air yang dapat dicegah dan akibat kekurangan gizi.”

“Kami membutuhkan dukungan berkelanjutan dari para donatur kami untuk menyediakan air bersih, membangun toilet, dan memberikan layanan sanitasi yang vital kepada anak-anak dan keluarga yang paling membutuhkannya,” tambah Fadil.

“Di daerah yang terkena banjir, lebih dari 1,5 juta anak laki-laki dan perempuan mengalami kekurangan gizi parah, dan jumlahnya hanya akan meningkat jika tidak ada air bersih dan sanitasi yang layak,” kata UNICEF.

Banjir menyebabkan kerusakan bernilai lebih dari $30 miliar karena sebagian besar wilayah negara tetap terendam air selama berbulan-bulan, memaksa jutaan orang tinggal di tenda atau rumah darurat di dekat genangan air yang menyebabkan penyebaran penyakit. [ab/uh]

Dana Anak-anak PBB  (UNICEF), Selasa  (21/3), memperingatkan bahwa setelah banjir dahsyat musim panas lalu, 10 juta orang di Pakistan, termasuk anak-anak, masih tinggal di daerah yang terkena banjir tanpa akses ke air minum yang aman.

Pernyataan dari UNICEF ini menegaskan situasi yang memprihatinkan di Pakistan yang miskin, negara dengan populasi 220 juta yang beberapa bulan kemudian masih bergumul dengan konsekuensi banjir, serta krisis ekonomi yang terus meningkat. Banjir itu, yang oleh para ahli dikaitkan dengan perubahan iklim, menewaskan 1.739 orang, termasuk 647 anak-anak dan 353 perempuan.

Sejauh ini, kurang dari setengah permintaan dana UNICEF untuk Pakistan, 45 persen dari $173,5 juta, telah terpenuhi. Menurut badan tersebut, sebelum banjir melanda Juni lalu, air dari hanya 36 persen sistem air Pakistan dianggap aman untuk dikonsumsi manusia.

Banjir merusak sebagian besar sistem pipa air di daerah yang terkena dampak, memaksa lebih dari 5,4 juta orang, termasuk 2,5 juta anak-anak, hanya mengandalkan air yang terkontaminasi dari kolam dan sumur, kata UNICEF.

“Air minum yang aman bukanlah hak istimewa, itu adalah hak asasi manusia,” kata Abdullah Fadil, perwakilan UNICEF di Pakistan. “Namun, setiap hari, jutaan anak perempuan dan laki-laki di Pakistan kalah dalam pertempuran melawan penyakit yang ditularkan melalui air yang dapat dicegah dan akibat kekurangan gizi.”

“Kami membutuhkan dukungan berkelanjutan dari para donatur kami untuk menyediakan air bersih, membangun toilet, dan memberikan layanan sanitasi yang vital kepada anak-anak dan keluarga yang paling membutuhkannya,” tambah Fadil.

“Di daerah yang terkena banjir, lebih dari 1,5 juta anak laki-laki dan perempuan mengalami kekurangan gizi parah, dan jumlahnya hanya akan meningkat jika tidak ada air bersih dan sanitasi yang layak,” kata UNICEF.

Banjir menyebabkan kerusakan bernilai lebih dari $30 miliar karena sebagian besar wilayah negara tetap terendam air selama berbulan-bulan, memaksa jutaan orang tinggal di tenda atau rumah darurat di dekat genangan air yang menyebabkan penyebaran penyakit. [ab/uh]

Perairan Nias Utara tercemar usai kapal tanker bermuatan 1.900 ton aspal karam. Tumpahan itu mengancam biota laut dan wisata selancar setempat.

Perairan Nias Utara tercemar usai kapal tanker bermuatan 1.900 ton aspal karam. Tumpahan itu mengancam biota laut dan wisata selancar setempat.

Sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi penyumbang gas emisi karbon terbesar di Indonesia.

Sesuai Perjanjian Iklim Paris tahun 2015, 195 negara yang menandatangani perjanjian itu harus menyatakan komitmennya untuk melakukan berbagai cara mengatasi perubahan iklim lewat langkah mitigasi, adaptasi dan perencanaan keuangan. Komitmen itu dituangkan dalam Nationally Determined Contribution NDC periode 2020-2030.

Dalam diskusi bertajuk Pandangan Kebijakan Iklim Indonesia 2023 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (23/2), Direktur Program World Resources Institute (WRI) Indonesia, Arief Wijaya menjelaskan sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi penyumbang pengurangan emisi karbon terbesar di Indonesia. Hasil analisis lembaganya menyimpulkan 2-3 tahun mendatang, sektor energi akan menyalip sektor kehutanan dan tata guna lahan, yakni menjadi penyumbang gas emisi karbon terbesar.

Dia menambahkan Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dalam enam tahun terakhir, deforestasi nasional di Indonesia menurun, dari 900 ribu hektare di 2016 menjadi 100 ribu hektare pada 2021.

Arief menjelaskan dalam dokumen NDC terbaru, sektor kehutanan dan tata guna lahan masih dipandang sebagai sektor yang menyumbang pengurangan emisi terbesar. Sedangkan sektor energi menyumbang minimum 12 persen.

“Di dokumen NDC yang terakhir, dari 31,89 persen target pengurangan gas emisi dengan upaya sendiri (tanpa syarat) ke 43 koma sekian persen, sektor kehutanan itu menyumbang sekitar 17,5 persen hingga 25 persen atau hampir setengah dari total pengurangan emisi di tahun 2030 disumbangkan dari sektor kehutanan,” tutur Arief.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menetapkan target gas emisi karbon dari sektor kehutanan nihil pada 2030, karena deforestasi bisa digantikan oleh rehabilitasi atau reforestasi di lahan-lahan yang saat ini kritis.

Data statistik beberapa tahun terakhir ini menunjukkan sektor kehutanan sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan gas emisi karbon. Namun setelah berakhirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun depan, perlu ada perhatian khusus, ujarnya merujuk pada hasil analisa beberapa lembaga riset yang menunjukkan naiknya deforestasi terkait pemenuhan janji politik calon kepala daerah agar terpilih di pilkada.

Menurut pendiri sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, komitmen dunia terhadap perubahan iklim tidak berjalan baik. Untuk mencapai target dunia bebas gas emisi karbon, mulai sekarang harus ada pengurangan 6-7 persen gas emisi karbon hingga 2050. Kenyataannya, emisi karbon global justru meningkat satu persen.

Dino mengatakan negara-negara maju butuh berinvetasi US$ 1 triliun per tahun di negara-negara berkembang jika ingin mencapai target nihil gas emisi karbon pada 2050. Menurutnya, jika dunia gagal mencapai target pengurangan gas emisi karbon 2030, maka dunia tidak bisa meraih saaran nihil emisi karbon pada 2050.

Di Indonesia, menurutnya, komitmen politik untuk pengurangan gas emisi karbon meningkat signifikan. Ada banyak reformasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sementara target pengurangan gas emisi karbon pada 2030 naik dari 21-23 persen menjadi 21-29 persen.

“Satu hal yang menarik untuk dicatat adalah prosesnya masih dari atas ke bawah. Kebijakan perubahan iklim Indonesia adalah dari atas ke bawah. Artinya hanya ketika presiden mengunjungi berbagai tempat dan menunjukkan ini (pengurangan gas emisi karbon) adalah bagian sangat penting dari pembangunan internasional dan Indonesia harus menjadi bagian dari program tersebut, kementerian dan lembaga, termasuk KLHK dan lainnya, sejalan dengan pernyataan itu, termasuk komunitas bisnis,” kata Dino.

Namun Dino menekankan tidak ada jaminan kebijakan perubahan iklim Indonesia akan berkelanjutan. Dia tidak dapat memastikan apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum 2024 akan menjadikan isu pengurangan gas emisi karbon sebagai salah satu agenda pemerintahannya jika terpiih.

Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Amerika Serikat ini menegaskan kunci dari target pengurangan gas emisi karbon itu adalah eksekusi berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kemajuan luar biasa yang dicapai, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, deforestasi dalam 12 tahun terakhir berkurang 85 persen.

Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi VII sekaligus Ketua Kaukus Energi Hijau DPR Mercy Chriesty Barends menjelaskan dalam dua tahun terakhir Komisi VII mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan dan sedang dalam proses pembahasan.

Dia menambahkan perlu dukungan yang lebih kuat lagi agar pemerintah mampu memenuhi target pengurangan gas emisi karbon dalam berbagai kebijakan. Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan kebijakan mengenai nilai ekonomi karbon. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga sudah menerbitkan kebijakan tentang implementasi nilai ekonomi karbon; dan Kementerian Keuangan sudah mengubah Undang-undang Perpajakan yang memasukkan soal perdagangan karbon dengan besaran US$30 ribu per ton CO2.

Menurut Mercy, kemarin sudah terjadi lompatan sangat besar di mana Kementerian ESDM telah menyepakati perdagangan karbon dengan 42 perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan kapasitas 100 megawatt atau lebih.

“Ini akan memberikan implikasi yang amat sangat besar. Ini pertama kali terjadi di dalam sejarah. Saya percaya apa yang kita nantikan sejak tahun kemarin, dengan Ibu Menkeu meluncurkan mekanisme transisi energi dengan melibatkan seluruh pihak terkait di dalamnya. Mekanisme transisi energi akan bertumpu di atas kebijakan penganggaran secara domestik juga bagaimana kita bisa mengkapitalisasi anggaran-anggaran yang berasal dari masyarakat, sektor swasta, termasuk international pt finance,” ujar Mercy.

Langkah yang cukup maju, lanjutnya, adalah setelah pelaksanaan KTT G20 November tahun lalu di mana pemerintah meluncurkan percepatan pengelolaan dana US$20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun. Negosiasi sudah dilakukan dengan Amerika, Jepang, dan mitra terkait lainnya.

Pemerintah mengharapkan titik tumpu dari dana Rp 310 triliun itu pada tiga hal, yakni percepatan penutupan PLTU batu bara, percepatan peralihan kapasitas dari energi baru ke energi terbarukan, serta meningkatkan kapasitas energi terbarukan yang sudah ada – seperti industri turunan dari energi baru dan terbarukan – yang terwujud dalam kendaraan listrik dan lain-lain

Mercy mengharapkan tahun ini pembahasan RUU Energi Baru dan Energi terbarukan bergulir, percepatan perdagangan karbon di bidang kelistrikan, mendorong impelentasi dari kendaraan listrik lebih maju dan cepat beserta industri turunannya.[fw/em]

Sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi penyumbang gas emisi karbon terbesar di Indonesia.

Sesuai Perjanjian Iklim Paris tahun 2015, 195 negara yang menandatangani perjanjian itu harus menyatakan komitmennya untuk melakukan berbagai cara mengatasi perubahan iklim lewat langkah mitigasi, adaptasi dan perencanaan keuangan. Komitmen itu dituangkan dalam Nationally Determined Contribution NDC periode 2020-2030.

Dalam diskusi bertajuk Pandangan Kebijakan Iklim Indonesia 2023 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (23/2), Direktur Program World Resources Institute (WRI) Indonesia, Arief Wijaya menjelaskan sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi penyumbang pengurangan emisi karbon terbesar di Indonesia. Hasil analisis lembaganya menyimpulkan 2-3 tahun mendatang, sektor energi akan menyalip sektor kehutanan dan tata guna lahan, yakni menjadi penyumbang gas emisi karbon terbesar.

Dia menambahkan Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dalam enam tahun terakhir, deforestasi nasional di Indonesia menurun, dari 900 ribu hektare di 2016 menjadi 100 ribu hektare pada 2021.

Arief menjelaskan dalam dokumen NDC terbaru, sektor kehutanan dan tata guna lahan masih dipandang sebagai sektor yang menyumbang pengurangan emisi terbesar. Sedangkan sektor energi menyumbang minimum 12 persen.

“Di dokumen NDC yang terakhir, dari 31,89 persen target pengurangan gas emisi dengan upaya sendiri (tanpa syarat) ke 43 koma sekian persen, sektor kehutanan itu menyumbang sekitar 17,5 persen hingga 25 persen atau hampir setengah dari total pengurangan emisi di tahun 2030 disumbangkan dari sektor kehutanan,” tutur Arief.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menetapkan target gas emisi karbon dari sektor kehutanan nihil pada 2030, karena deforestasi bisa digantikan oleh rehabilitasi atau reforestasi di lahan-lahan yang saat ini kritis.

Data statistik beberapa tahun terakhir ini menunjukkan sektor kehutanan sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan gas emisi karbon. Namun setelah berakhirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun depan, perlu ada perhatian khusus, ujarnya merujuk pada hasil analisa beberapa lembaga riset yang menunjukkan naiknya deforestasi terkait pemenuhan janji politik calon kepala daerah agar terpilih di pilkada.

Menurut pendiri sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, komitmen dunia terhadap perubahan iklim tidak berjalan baik. Untuk mencapai target dunia bebas gas emisi karbon, mulai sekarang harus ada pengurangan 6-7 persen gas emisi karbon hingga 2050. Kenyataannya, emisi karbon global justru meningkat satu persen.

Dino mengatakan negara-negara maju butuh berinvetasi US$ 1 triliun per tahun di negara-negara berkembang jika ingin mencapai target nihil gas emisi karbon pada 2050. Menurutnya, jika dunia gagal mencapai target pengurangan gas emisi karbon 2030, maka dunia tidak bisa meraih saaran nihil emisi karbon pada 2050.

Di Indonesia, menurutnya, komitmen politik untuk pengurangan gas emisi karbon meningkat signifikan. Ada banyak reformasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sementara target pengurangan gas emisi karbon pada 2030 naik dari 21-23 persen menjadi 21-29 persen.

“Satu hal yang menarik untuk dicatat adalah prosesnya masih dari atas ke bawah. Kebijakan perubahan iklim Indonesia adalah dari atas ke bawah. Artinya hanya ketika presiden mengunjungi berbagai tempat dan menunjukkan ini (pengurangan gas emisi karbon) adalah bagian sangat penting dari pembangunan internasional dan Indonesia harus menjadi bagian dari program tersebut, kementerian dan lembaga, termasuk KLHK dan lainnya, sejalan dengan pernyataan itu, termasuk komunitas bisnis,” kata Dino.

Namun Dino menekankan tidak ada jaminan kebijakan perubahan iklim Indonesia akan berkelanjutan. Dia tidak dapat memastikan apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum 2024 akan menjadikan isu pengurangan gas emisi karbon sebagai salah satu agenda pemerintahannya jika terpiih.

Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Amerika Serikat ini menegaskan kunci dari target pengurangan gas emisi karbon itu adalah eksekusi berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kemajuan luar biasa yang dicapai, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, deforestasi dalam 12 tahun terakhir berkurang 85 persen.

Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi VII sekaligus Ketua Kaukus Energi Hijau DPR Mercy Chriesty Barends menjelaskan dalam dua tahun terakhir Komisi VII mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan dan sedang dalam proses pembahasan.

Dia menambahkan perlu dukungan yang lebih kuat lagi agar pemerintah mampu memenuhi target pengurangan gas emisi karbon dalam berbagai kebijakan. Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan kebijakan mengenai nilai ekonomi karbon. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga sudah menerbitkan kebijakan tentang implementasi nilai ekonomi karbon; dan Kementerian Keuangan sudah mengubah Undang-undang Perpajakan yang memasukkan soal perdagangan karbon dengan besaran US$30 ribu per ton CO2.

Menurut Mercy, kemarin sudah terjadi lompatan sangat besar di mana Kementerian ESDM telah menyepakati perdagangan karbon dengan 42 perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan kapasitas 100 megawatt atau lebih.

“Ini akan memberikan implikasi yang amat sangat besar. Ini pertama kali terjadi di dalam sejarah. Saya percaya apa yang kita nantikan sejak tahun kemarin, dengan Ibu Menkeu meluncurkan mekanisme transisi energi dengan melibatkan seluruh pihak terkait di dalamnya. Mekanisme transisi energi akan bertumpu di atas kebijakan penganggaran secara domestik juga bagaimana kita bisa mengkapitalisasi anggaran-anggaran yang berasal dari masyarakat, sektor swasta, termasuk international pt finance,” ujar Mercy.

Langkah yang cukup maju, lanjutnya, adalah setelah pelaksanaan KTT G20 November tahun lalu di mana pemerintah meluncurkan percepatan pengelolaan dana US$20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun. Negosiasi sudah dilakukan dengan Amerika, Jepang, dan mitra terkait lainnya.

Pemerintah mengharapkan titik tumpu dari dana Rp 310 triliun itu pada tiga hal, yakni percepatan penutupan PLTU batu bara, percepatan peralihan kapasitas dari energi baru ke energi terbarukan, serta meningkatkan kapasitas energi terbarukan yang sudah ada – seperti industri turunan dari energi baru dan terbarukan – yang terwujud dalam kendaraan listrik dan lain-lain

Mercy mengharapkan tahun ini pembahasan RUU Energi Baru dan Energi terbarukan bergulir, percepatan perdagangan karbon di bidang kelistrikan, mendorong impelentasi dari kendaraan listrik lebih maju dan cepat beserta industri turunannya.[fw/em]

Departemen Sumber Daya Alam Ohio (ODNR) dalam pertemuan virtual pada Kamis (23/2) memperkirakan tumpahan bahan kimia dalam insiden tergelincirnya kereta api barang pekan lalu telah menimbulkan dampak pada sungai hingga sejauh 11 kilometer dari lokasi kecelakaan itu, dan membunuh sekitar 43.785 ikan, kebanyakan di antaranya adalah ikan kecil.

Departemen itu mencapai perhitungan tersebut setelah mengeluarkan ikan mati dari empat lokasi survei di seluruh daerah terdampak. Sebelumnya, diperkirakan 3.500 ikan mati akibat insiden tersebut.

Direktur ODNR Marty Mertz mengatakan tidak ada spesies terdampak yang kini terancam atau hampir punah, dan ikan-ikan mulai kembali ke sungai-sungai di daerah itu. “Wilayah alam Ohio tangguh dan akan hidup kembali,” kata Mertz.

ODNR mengatakan tidak mengetahui dampak langsung terhadap satwa liar selain ikan-ikan kecil dan spesies air tertentu lainnya.

ODNR memang menerima laporan tentang tiga burung dan tupai yang mati. ODNR telah menyerahkan hewan-hewan terdampak itu kepada Departemen Pertanian Ohio, yang mengonfirmasi tidak ada bukti keracunan bahan kimia pada hewan-hewan itu.

Para pejabat mengatakan sebagian besar pembersihan darurat sudah selesai, tetapi ODNR yang bermitra dengan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Ohio (EPA) akan terus memantau daerahi itu selama beberapa minggu ke depan.

Mertz mengatakan ODNR akan menuntut Norfolk Southern atas matinya ikan-ikan itu, dan untuk waktu serta sumber daya yang dihabiskan departemennya guna memantau daerah tersebut. “Berdasarkan hukum di negara bagian Ohio, ketika ada pengambilan atau pembunuhan satwa liar, ODNR dapat mengajukan gugatan perdata dan pidana,” tambahnya. [em/jm]

Departemen Sumber Daya Alam Ohio (ODNR) dalam pertemuan virtual pada Kamis (23/2) memperkirakan tumpahan bahan kimia dalam insiden tergelincirnya kereta api barang pekan lalu telah menimbulkan dampak pada sungai hingga sejauh 11 kilometer dari lokasi kecelakaan itu, dan membunuh sekitar 43.785 ikan, kebanyakan di antaranya adalah ikan kecil.

Departemen itu mencapai perhitungan tersebut setelah mengeluarkan ikan mati dari empat lokasi survei di seluruh daerah terdampak. Sebelumnya, diperkirakan 3.500 ikan mati akibat insiden tersebut.

Direktur ODNR Marty Mertz mengatakan tidak ada spesies terdampak yang kini terancam atau hampir punah, dan ikan-ikan mulai kembali ke sungai-sungai di daerah itu. “Wilayah alam Ohio tangguh dan akan hidup kembali,” kata Mertz.

ODNR mengatakan tidak mengetahui dampak langsung terhadap satwa liar selain ikan-ikan kecil dan spesies air tertentu lainnya.

ODNR memang menerima laporan tentang tiga burung dan tupai yang mati. ODNR telah menyerahkan hewan-hewan terdampak itu kepada Departemen Pertanian Ohio, yang mengonfirmasi tidak ada bukti keracunan bahan kimia pada hewan-hewan itu.

Para pejabat mengatakan sebagian besar pembersihan darurat sudah selesai, tetapi ODNR yang bermitra dengan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Ohio (EPA) akan terus memantau daerahi itu selama beberapa minggu ke depan.

Mertz mengatakan ODNR akan menuntut Norfolk Southern atas matinya ikan-ikan itu, dan untuk waktu serta sumber daya yang dihabiskan departemennya guna memantau daerah tersebut. “Berdasarkan hukum di negara bagian Ohio, ketika ada pengambilan atau pembunuhan satwa liar, ODNR dapat mengajukan gugatan perdata dan pidana,” tambahnya. [em/jm]

Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada Kamis (2/3), menjanjikan dana sebesar $52,9 juta untuk skema baru global guna memberi penghargaan kepada negara-negara karena melindungi hutan dan keanekaragaman hayati mereka. Ia menyerukan tindakan yang lebih nyata pada komitmen iklim global.

Janji itu diumumkan pada akhir pertemuan One Forest Summit di Gabon yang berlangsung selama dua hari. Pertemuan tersebut bertujuan mengkaji kemajuan yang dibuat sejak konferensi iklim COP27 tahun lalu dan memperbarui target untuk pelestarian dan pengelolaan hutan-hutan dunia secara berkelanjutan.

“Kami memahami perlunya memiliki uang tunai yang tersedia dan tindakan nyata,” ujar Macron dalam pidato pada hari pertama tur empat negara di Afrika.

Dana Prancis itu adalah bagian dari komitmen bersama $106 juta untuk memulai mekanisme guna memberi penghargaan kepada negara-negara yang terbukti secara ilmiah melindungi atau memulihkan hutan mereka.

Menurut Macron, skema akan didukung penelitian untuk meningkatkan pemahaman akan nilai hutan dengan memetakan cadangan karbon, keanekaragaman hayati, dan tingkat penyerapan karbon di Amazon, Afrika, dan Asia. [ka/rs]

Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada Kamis (2/3), menjanjikan dana sebesar $52,9 juta untuk skema baru global guna memberi penghargaan kepada negara-negara karena melindungi hutan dan keanekaragaman hayati mereka. Ia menyerukan tindakan yang lebih nyata pada komitmen iklim global.

Janji itu diumumkan pada akhir pertemuan One Forest Summit di Gabon yang berlangsung selama dua hari. Pertemuan tersebut bertujuan mengkaji kemajuan yang dibuat sejak konferensi iklim COP27 tahun lalu dan memperbarui target untuk pelestarian dan pengelolaan hutan-hutan dunia secara berkelanjutan.

“Kami memahami perlunya memiliki uang tunai yang tersedia dan tindakan nyata,” ujar Macron dalam pidato pada hari pertama tur empat negara di Afrika.

Dana Prancis itu adalah bagian dari komitmen bersama $106 juta untuk memulai mekanisme guna memberi penghargaan kepada negara-negara yang terbukti secara ilmiah melindungi atau memulihkan hutan mereka.

Menurut Macron, skema akan didukung penelitian untuk meningkatkan pemahaman akan nilai hutan dengan memetakan cadangan karbon, keanekaragaman hayati, dan tingkat penyerapan karbon di Amazon, Afrika, dan Asia. [ka/rs]

Tingginya harga bahan bakar membuat para pengusaha makanan skala kecil dan menengah di Jawa Timur menggunakan limbah plastik sebagai bahan bakar. Langkah ini diambil karena belum ada solusi konkrit untuk mendapatkan bahan bakar yang terjangkau, meski kesehatan yang jadi taruhannya. 

Tingginya harga bahan bakar membuat para pengusaha makanan skala kecil dan menengah di Jawa Timur menggunakan limbah plastik sebagai bahan bakar. Langkah ini diambil karena belum ada solusi konkrit untuk mendapatkan bahan bakar yang terjangkau, meski kesehatan yang jadi taruhannya. 

Untuk pertama kalinya, para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati perjanjian terpadu untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas. Perjanjian tersebut mencerminkan titik balik bagi bentangan luas laut di planet ini di mana upaya pelestarian sebelumnya terhambat oleh tambal sulam hukum yang membingungkan.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut mulai berlaku pada tahun 1994, sebelum keanekaragaman hayati laut dikenal menjadi konsep yang mapan. Kesepakatan mengenai perjanjian itu telah mengakhiri pembicaraan di New York yang berlangsung selama dua minggu.

Kerangka kerja yang diperbarui untuk melindungi kehidupan laut di wilayah-wilayah yang berada diluar perbatasan perairan nasional, yang dikenal sebagai laut lepas, telah dibahas selama lebih dari 20 tahun. Upaya sebelumnya untuk mencapai kesepakatan berulang kali macet. Perjanjian bersama, yang berlaku untuk hampir separuh permukaan planet ini, akhirnya berhasil dicapai pada Sabtu (4/3) malam.

“Kita sebenarnya hanya memiliki dua persamaan global yang penting yaitu atmosfer dan lautan,” kata ahli biologi kelautan Georgetown Rebecca Helm. Meskipun lautan mungkin kurang menarik perhatian, “melindungi separuh permukaan bumi ini sangat penting bagi kesehatan planet kita.”

Nichola Clark, pakar kelautan di Pew Charitable Trusts yang mengamati pembicaraan yang berlangsung di New York tersebut, menyebut teks perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai “kesempatan sekali dalam satu generasi untuk melindungi lautan — kemenangan besar bagi keanekaragaman hayati.”

Perjanjian itu akan membentuk badan baru untuk mengelola konservasi kehidupan laut dan membentuk kawasan lindung laut di laut lepas. Dan Clark mengatakan hal itu penting untuk memenuhi janji Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB baru-baru ini untuk melindungi 30 persen wilayah perairan planet ini, serta wilayah daratannya, demi tujuan pelestarian. [my/jm]

Untuk pertama kalinya, para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati perjanjian terpadu untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas. Perjanjian tersebut mencerminkan titik balik bagi bentangan luas laut di planet ini di mana upaya pelestarian sebelumnya terhambat oleh tambal sulam hukum yang membingungkan.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut mulai berlaku pada tahun 1994, sebelum keanekaragaman hayati laut dikenal menjadi konsep yang mapan. Kesepakatan mengenai perjanjian itu telah mengakhiri pembicaraan di New York yang berlangsung selama dua minggu.

Kerangka kerja yang diperbarui untuk melindungi kehidupan laut di wilayah-wilayah yang berada diluar perbatasan perairan nasional, yang dikenal sebagai laut lepas, telah dibahas selama lebih dari 20 tahun. Upaya sebelumnya untuk mencapai kesepakatan berulang kali macet. Perjanjian bersama, yang berlaku untuk hampir separuh permukaan planet ini, akhirnya berhasil dicapai pada Sabtu (4/3) malam.

“Kita sebenarnya hanya memiliki dua persamaan global yang penting yaitu atmosfer dan lautan,” kata ahli biologi kelautan Georgetown Rebecca Helm. Meskipun lautan mungkin kurang menarik perhatian, “melindungi separuh permukaan bumi ini sangat penting bagi kesehatan planet kita.”

Nichola Clark, pakar kelautan di Pew Charitable Trusts yang mengamati pembicaraan yang berlangsung di New York tersebut, menyebut teks perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai “kesempatan sekali dalam satu generasi untuk melindungi lautan — kemenangan besar bagi keanekaragaman hayati.”

Perjanjian itu akan membentuk badan baru untuk mengelola konservasi kehidupan laut dan membentuk kawasan lindung laut di laut lepas. Dan Clark mengatakan hal itu penting untuk memenuhi janji Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB baru-baru ini untuk melindungi 30 persen wilayah perairan planet ini, serta wilayah daratannya, demi tujuan pelestarian. [my/jm]

Untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, murid-murid sekolah dasar di Dubai merawat sebuah kebun hidroponik dan merancang beberapa baju ramah lingkungan. Aktivitas itu juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah.

Untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menerapkan hal-hal yang penting bagi mereka, Royal Grammar School Guilford di Dubai memasukan inisitiatif ramah lingkungan dalam kurikulum sekolah.

Kepala sekolah SD Royal Grammar School Guilford Clare Turnbull mengatakan,”Menurut saya, suara dari murid-murid itu sangat penting. Anak-anak kami adalah masa depan kami, kami sebagai orang dewasa dapat belajar banyak dari mereka. Hal itu akan memberdayakan mereka dengan pengetahuan. Jadi kami memiliki duta-duta lingkungan. Kami memiliki sekelompok murid yang memiliki ide tentang inisiatif ramah lingkungan itu.”

Salah satu inisiatif itu adalah membuat taman hidroponik di kafetaria sekolah. Rafael, 11 tahun dan Sasha, 12 tahun, tampak sedang merawat tanaman-tanaman sayur yang tampak berwarna hijau segar di kebun hidroponik itu. Tanaman sayuran organik itu nantinya akan digunakan sebagai bahan makanan di kantin sekolah.

Raphael mengatakan,”Ini adalah planet kami, planet di mana kita tinggal, itulah sebabnya bagi saya, adalah penting untuk menjaganya agar tetap indah dan bersih. Ini sama halnya dengan rumah sebagai tempat tinggal Anda. Anda harus menjaga rumah Anda agar tetap bersih. Demikianlah halnya dengan planet.”

Dalam sebuah ruang kelas, sekelompok murid tampak sedang merancang dan mendekorasi beberapa baju yang memiliki tema ramah lingkungan, di antaranya Sophia dan teman-temannya. Mereka mengumpulkan sampah kertas yang dapat didaur ulang seperti tissue dan kertas dari buku-buku yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka membuat dekorasi seperti kipas dan bunga dari limbah kertas tersebut dan menempelkannya pada beberapa baju.

Sophia yang sedang mendekorasi baju itu menjelaskan, “Salah satu hal utama rancangan ini adalah bunga dan kami akan menambahkan sejumlah daun. Jadi dari baju rancangan kami terlihat bahwa mereka ikut menjadi bagian dari lingkungan.” [lj/ab]

Untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, murid-murid sekolah dasar di Dubai merawat sebuah kebun hidroponik dan merancang beberapa baju ramah lingkungan. Aktivitas itu juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah.

Untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menerapkan hal-hal yang penting bagi mereka, Royal Grammar School Guilford di Dubai memasukan inisitiatif ramah lingkungan dalam kurikulum sekolah.

Kepala sekolah SD Royal Grammar School Guilford Clare Turnbull mengatakan,”Menurut saya, suara dari murid-murid itu sangat penting. Anak-anak kami adalah masa depan kami, kami sebagai orang dewasa dapat belajar banyak dari mereka. Hal itu akan memberdayakan mereka dengan pengetahuan. Jadi kami memiliki duta-duta lingkungan. Kami memiliki sekelompok murid yang memiliki ide tentang inisiatif ramah lingkungan itu.”

Salah satu inisiatif itu adalah membuat taman hidroponik di kafetaria sekolah. Rafael, 11 tahun dan Sasha, 12 tahun, tampak sedang merawat tanaman-tanaman sayur yang tampak berwarna hijau segar di kebun hidroponik itu. Tanaman sayuran organik itu nantinya akan digunakan sebagai bahan makanan di kantin sekolah.

Raphael mengatakan,”Ini adalah planet kami, planet di mana kita tinggal, itulah sebabnya bagi saya, adalah penting untuk menjaganya agar tetap indah dan bersih. Ini sama halnya dengan rumah sebagai tempat tinggal Anda. Anda harus menjaga rumah Anda agar tetap bersih. Demikianlah halnya dengan planet.”

Dalam sebuah ruang kelas, sekelompok murid tampak sedang merancang dan mendekorasi beberapa baju yang memiliki tema ramah lingkungan, di antaranya Sophia dan teman-temannya. Mereka mengumpulkan sampah kertas yang dapat didaur ulang seperti tissue dan kertas dari buku-buku yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka membuat dekorasi seperti kipas dan bunga dari limbah kertas tersebut dan menempelkannya pada beberapa baju.

Sophia yang sedang mendekorasi baju itu menjelaskan, “Salah satu hal utama rancangan ini adalah bunga dan kami akan menambahkan sejumlah daun. Jadi dari baju rancangan kami terlihat bahwa mereka ikut menjadi bagian dari lingkungan.” [lj/ab]

PBB, Senin (6/3) mengumumkan telah mengambil langkah signifikan ke arah upaya mengisi kesenjangan penting dalam perang melawan perubahan iklim: pelacakan gas-gas rumah kaca secara langsung (real-time) dan terstandardisasi.

Organisasi Meteorologi Dunia PBB (WMO) telah mengajukan Infrastruktur Pemantauan Gas Rumah Kaca Global yang baru, yang bertujuan untuk memberikan cara lebih baik dalam mengukur polisi pemanasan bumi dan membantu menginformasikan pilihan-pilihan kebijakan.

Platform baru WMO itu akan mengintegrasikan sistem pengamatan berbasis di antariksa dan di daratan, dan berupaya mengklarifikasi ketidakpastian mengenai di mana emisi gas rumah kaca itu muncul.

Sistem ini akan menghasilkan data yang lebih cepat dan lebih tajam mengenai bagaimana atmosfer bumi berubah.

“Kami tahu dari pengukuran kami bahwa konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berada pada rekor tertinggi,” kata Sekjen WMO Petteri Taalas.

Tiga gas rumah kaca utama adalah karbon dioksida (CO2), metana dan dinitrogen oksida. Di antara ketiganya, CO2 menyumbang sekitar 66 persen efek pemanasan pada iklim.

“Peningkatan kadar CO2 dari tahun 2020 hingga 2021 lebih tinggi daripada laju pertumbuhan rata-rata selama dekade terakhir, dan metana mengalami lompatan terbesar per tahun sejak pengukuran dimulai,” kata Taalas.

Perjanjian Paris 2015 mengenai perubahan iklim membuat negara-negara setuju untuk membatasi pemanasan global “jauh di bawah” dua derajat Celsius di atas tingkat yang diukur antara tahun 1950 dan 1900 dan 1,5 derajat Celsius jika memungkinkan.

WMO mengatakan perlu ada dasar ilmiah yang lebih kuat untuk tindakan mitigasi perubahan iklim yang diambil berdasarkan perjanjian itu. “Masih ada ketidakpastian, khususnya yang berkaitan dengan peran siklus karbon lautan, biosfer daratan dan daerah-daerah permafrost,” kata Taalas.

“Karena itu kita perlu melakukan pemantauan gas rumah kaca di dalam suatu kerangka kerja, terpadu agar dapat memperhitungkan sumber-sumber alam dan rawa-rawa. Ini akan memberi informasi vital dan dukungan bagi penerapan Perjanjian Paris.”

WMO mengadakan simposium pada akhir Januari yang mempertemukan para pakar dari berbagai bidang untuk mulai menyatukan potongan-potongan informasi.

Dalam pertemuan pekan lalu, dewan eksekutif WMO mendukung rencana yang mereka ajukan, kata WMO hari Senin.

Persetujuan lebih lanjut diperlukan dari Kongres Meteorologi Dunia, badan pembuat keputusan utama WMO, pada bulan Mei.

Keputusan untuk menggabungkan keahlian WMO dalam prediksi cuaca dan analisis iklim “akan dianggap sebagai langkah historis,” kata Lars Peter Riishojgaard, deputi direktur departemen infrastruktur WMO. [uh/ab]

PBB, Senin (6/3) mengumumkan telah mengambil langkah signifikan ke arah upaya mengisi kesenjangan penting dalam perang melawan perubahan iklim: pelacakan gas-gas rumah kaca secara langsung (real-time) dan terstandardisasi.

Organisasi Meteorologi Dunia PBB (WMO) telah mengajukan Infrastruktur Pemantauan Gas Rumah Kaca Global yang baru, yang bertujuan untuk memberikan cara lebih baik dalam mengukur polisi pemanasan bumi dan membantu menginformasikan pilihan-pilihan kebijakan.

Platform baru WMO itu akan mengintegrasikan sistem pengamatan berbasis di antariksa dan di daratan, dan berupaya mengklarifikasi ketidakpastian mengenai di mana emisi gas rumah kaca itu muncul.

Sistem ini akan menghasilkan data yang lebih cepat dan lebih tajam mengenai bagaimana atmosfer bumi berubah.

“Kami tahu dari pengukuran kami bahwa konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berada pada rekor tertinggi,” kata Sekjen WMO Petteri Taalas.

Tiga gas rumah kaca utama adalah karbon dioksida (CO2), metana dan dinitrogen oksida. Di antara ketiganya, CO2 menyumbang sekitar 66 persen efek pemanasan pada iklim.

“Peningkatan kadar CO2 dari tahun 2020 hingga 2021 lebih tinggi daripada laju pertumbuhan rata-rata selama dekade terakhir, dan metana mengalami lompatan terbesar per tahun sejak pengukuran dimulai,” kata Taalas.

Perjanjian Paris 2015 mengenai perubahan iklim membuat negara-negara setuju untuk membatasi pemanasan global “jauh di bawah” dua derajat Celsius di atas tingkat yang diukur antara tahun 1950 dan 1900 dan 1,5 derajat Celsius jika memungkinkan.

WMO mengatakan perlu ada dasar ilmiah yang lebih kuat untuk tindakan mitigasi perubahan iklim yang diambil berdasarkan perjanjian itu. “Masih ada ketidakpastian, khususnya yang berkaitan dengan peran siklus karbon lautan, biosfer daratan dan daerah-daerah permafrost,” kata Taalas.

“Karena itu kita perlu melakukan pemantauan gas rumah kaca di dalam suatu kerangka kerja, terpadu agar dapat memperhitungkan sumber-sumber alam dan rawa-rawa. Ini akan memberi informasi vital dan dukungan bagi penerapan Perjanjian Paris.”

WMO mengadakan simposium pada akhir Januari yang mempertemukan para pakar dari berbagai bidang untuk mulai menyatukan potongan-potongan informasi.

Dalam pertemuan pekan lalu, dewan eksekutif WMO mendukung rencana yang mereka ajukan, kata WMO hari Senin.

Persetujuan lebih lanjut diperlukan dari Kongres Meteorologi Dunia, badan pembuat keputusan utama WMO, pada bulan Mei.

Keputusan untuk menggabungkan keahlian WMO dalam prediksi cuaca dan analisis iklim “akan dianggap sebagai langkah historis,” kata Lars Peter Riishojgaard, deputi direktur departemen infrastruktur WMO. [uh/ab]